Kehadiran pekerja anak di berbagai daerah dan kegiatan usaha sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Di Indonesia, keberadaan pekerja anak ini mulai muncul sekitar abad 20, yakni ketika mulai berkembangnya sektor industri, pertanian dan perkebunan. Kebutuhan akan tenaga kerja pada kala ini meningkat dan ditambah dengan pertimbangan bahwa anak-anak pada masanya bersedia dibayar murah, maka sejak itu pula keterlibatan anak-anak dalam sektor tersebut mulai meningkat.
Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Sedangkan menurut UU Nomor 25 tahun 1997 disebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun. Selain bekerja sendiri dan membantu keluarga, pada sektor tertentu-misalnya sektor industri, pertanian dan perkebunan-sejak kecil anak-anak biasanya sudah dididik untuk bekerja.
Dalam banyak kasus, dikalangan keluarga miskin anak-anak biasanya bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga atau atau rumah tangganya. Hubungan kerja yang diterapkan pada pekerja anak ada bermacam-macam bentuk. Sebagai buruh, anak-anak menerima imbalan atau upah untuk pekerjaanya. Untuk anak yang baru bekerja, mereka ada yang dibayar dan adapula yang tidak dibayar. Menurut Effendi (1998) pekerja anak di pedesaan biasanya tidak dibayar, tetapi hanya diberi makan dan biaya hidup sekedarnya saja. Kalaupun mereka menerima upah biasanya sangat rendah dan tidak jarang kondisi kerja mereka tidak memnuhi syarat untuk kehidupan yang layak.
Di Indonesia, persoalan pekerja anak dan kelangsungan pendidikannya belakangan ini kembali mencuat karena dipicu situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Persoalan pekerja anak menjadi kian kompleks dan sulit terpecahkan taktala krisis ekonomi melanda negara terutama kota-kota besar. Dampak yang sangat kompleks dari krisis ekonomi yang berkepanjangan terhadap kehidupan anak-anak dari keluarga miskin adalah: Pertama, anak-anak dari keluarga miskin semakin berkurang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Khususnya kesempatan anak untuk meneruskan sekolah minimal sesuai peraturan pemerintah wajib belajar 9 tahun. Kedua, akibat dari krisis ekonomi tersebut akan menambah tingkat kemiskinan yang akan merambah ke berbagai daerah. Dalam hal ini besar kemungkinan akan menyebabkan anak-anak terpuruk dan dalam kondisi hubungan kerja yang merugikan, eksploitatis, dan tidak mustahil pula memaksa mereka harus bekerja pada sektor yang tak sepantasnya. Ketiga, bukan tidak mungkin menyebabkan semakin meningkatnya kasus eksploitasi dan perlibatan anak dalam kegiatan produktif semakin menurun.
Menurut catatan ILO (2016), diseluruh dunia paling tidak dari 215 juta pekerja anak yang berusia 5-14 tahun tahun terpaksa bekerja dan menghilangkan masa kanak-kanaknya karena mereka harus menghabiskan waktunya dalam proses produksi. 115 dari jumalah tersebut juga bekerja di tempat berbahaya di seluruh dunia. Adapaun 60% anak bekerja di tempat berbahaya adalah laki-laki. Sektor yang mempekerjakan anak-anak di tempat berbahaya, diantaranya sektor pertambangan, penggalian, pertanian dan industri jasa yang dimana rawan akan kecelakaan kerja. Dari data BPS tahun 2015 hingga 2016 diketahui bahwa Indonesia memiliki 1,7 juta pekerja anak yang mayoritas bekerja di sektor informal. Adapun usia pekerja anak berkisar 7-14 tahun dam tidak mempunyai kesempatan menikmati pendidikan karena terhadang masalah uang.
Dampak Anak Bekerja
Dalam segi pemenuhan hak-hak anak, situasi krisis ekonomi dalam banyak hal terbukti melahirkan persoalan baru yang lebih rumit. Dalam konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia disebutkan bahwa anak-anak pada hakekatnya berhak memperoleh pendidikan yang layak dan sudah sepantasnya tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini. Namun demikian, akibat kemiskinan dan kurangnya animo orang tua terhadap arti penting pendidikan, dan sejumlah faktor lain, maka secara sukarela maupun terpaksa anak menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga yang penting.
Dari segi pendidikan, anak-anak yang bekerja disinyalir cenderung mudah putus sekolah, baik putus sekolah karena bekerja terlebih dahulu ataupun putus sekolah dahulu baru kemudian bekerja. Bagi anak-anak, sekolah dan bekerja adalah beban ganda yang sering kali dinilai terlalu berat, sehingga setelah ditambah tekanan ekonomi dan faktor lain yang sifatnya struktural, tak pelak mereka terpaksa memilih putus sekolah di tengah jalan.Banyak bukti yang menunjukkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi baik di sektor formal maupun informal yang terlalu dini cenderung rawan eksploitasi, terkadang berbahaya dan mengganggu perkembangan fisik, psikologis dan sosial anak.
Rawan Eksploitasi
Diberbagai kegiatan produktif, tugas yang dilakukan oleh anak-anak yang bekerja biasanya sangat bervariasi bergantung pada jenis pekerjaanya, mulai dari pengamplas keramik, mewarnai kain, memotong bahan, memasang jaring di laut, memilah sayur, memungut sampah di TPA, memilah-milah hasil tangkapan ikan, mencuci, menjaga anak atau lansia, pembantu rumah tangga, tukang semir sepatu, dan yang terbaru menjadi tukang badut keliling di perkotaan. Bahkan selain itu, diakui oleh hampir separuh pelakunya (anak-anak) bahwa pekerjaan yang ditekuni berbahaya.
Hampir semua studi tentang pekerja anak membuktikan adanya tindakan yang merugikan anak. Para pekerja anak umumnya selain dalam posisi tak berdaya, juga sangat rentan terhadap eksploitasi fisik maupun ekonomi. Di sektor industri formal, mereka umumnya berada dalam kondisi jam kerja yang panjang, berupah rendah, menghadapi risiko kerja dan gangguan kesehatan, atau yang paling bahayanya menjadi sasaran pelecehan dan kesewenang-wenangan orang dewasa.
Dibeberapa tempat bahkan dilaporkan banyak buruh anak baik laki-laki maupun wanita yang menjadi korban pelecehan seksual, dari sekedar dikerayangi sampai diperkosa atau disodomi. Penelitian di Tangerang membuktikan bahwa pengusaha lebih mengutamakan pekerja anak yang wanita berusia 13-20 tahun dengan mempertimbangkan karena para pekerja dibawah umur itu rata-rata dinilai lebih penurut, rajin, mudah diatur dan yang lebih penting bersedia dibayar dengan upah yang lebih rendah. Tanpa disadari dinamika sosial ekonomi secara tidak disadari telah menimbulkan persoalan yang tak terduga.
Di tahun 2016, menurut Arist Merdeka Sirait Sumatera Utara masuk dalam darurat kekerasan terhadap anak yang dimana kasus paling sering terjadi pada pekerjaan pembantu rumah tangga dan industri. Kekerasan yang terjadi di Sumatera Utara ini sering dilakukan secara fisik maupun psikologis seperti penganiyayaan, kekerasan seksual, pemerkosaan dan sodomi. Yang lebih parah, di medan anak tidak hanya dipekerjakan pembantu rumah tangga dan tenaga industri, namun yang lebih besar dijadikan kurir narkoba maupun pekerja seks komersial yang lebih menguntungkan.
Solusi Pemberantasan Eksploitasi Anak
Dari sudut mana pun kita memandang, keterlibatan pekerja anak di sektor berbahaya jelas merupakan hal yang memprihatinkan, dan karena itu sudah semestinya dieliminasi. Di Indonesia sendiri, selama ini perangkat hukum dan aturan yang tersedia sebenarnya sudah jelas menyatakan larangan melibatkan anak bekerja terlalu berlebih, dan apalagi di sektor yang berbahaya. Tetapi, sekedar mengandalkan kepada pemerintah semata untuk mengatasi persoalan pekerja anak tentunya hampir-hampir mustahil, dan bahkan mungkin terkesan ambisius.
Sebagai suatu masalah sosial, pekerja anak diakui merupakan persoalan yang multi kompleks, sehingga untuk menyelesaikannya tentu tidak mungkin hanya menggunakan pendekatan formal, tetapi perlu juga dengan pendekatan sosial budaya yang lebih menyentuh pada akar persoalan yang ada.Tanpa adanya perbaikan kualitas hidup keluarga, peningkatan kesadaran tentang arti pendidikan anak, dan terbukanya pandangan masyarakat terhadap hak anak, niscaya persoalan pekerja anak akan tetap tak terselesaikan.
0 Komentar